Diduga Oknum Pejabat Perum Perhutani dan Pengusaha Tambangan Batu Bara Ilegal diKawasan Perum Perhutani Dinilai Rugikan Keuangan Negara, Tim Hukum LSM KPKB Akan Laporkan

    Diduga Oknum Pejabat Perum Perhutani dan Pengusaha Tambangan Batu Bara Ilegal diKawasan Perum Perhutani Dinilai Rugikan Keuangan Negara, Tim Hukum LSM KPKB Akan Laporkan

    Lebak, PublikBanten id Bayah - Bukan waktu yang sebentar, Kegiatan tambang batubara ilegal diKawasan Perum Perhutani KPH Banten BKPH Bayah dan RPH Panyaungan Timur tak pernah henti merasa kapok dalam menjalankan aktivitas kegiatan ilegalnya. Meski dinilai memiliki resiko tinggi dari akibat hukum,  namun semua itu selalu lolos dan dapat teratasi dalam pengendalian konsekuensi hukum dari tindakan pemerintah. Sabtu, (26/10/2024). 

    Dikatakan Dede Mulyana, Ketua Umum LSM Kumpulan Pemantau Korupsi Banten mengungkapkan bahwa berjalannya aktivitas kegiatan tambang batu bara ilegal ini  tidak mungkin dapat berjalan lancar jika tanpa adanya dugaan konspirasi besar, sehingga banyak pihak terkait yang menutup mata dan telinga seakan-akan pura-pura tidak tahu. 

    "Ini memang sudah menjadi rahasia umum, karena tambang ilegal ini dilakukan secara terang-terangan disiang hari, bahkan lalu lalang kendaraan besar pengangkut batubara ilegal dijalanan pun aman-aman saja, belum lagi begitu banyak stok file batu bara dari hasil tambang ilegal juga aman. Ini menunjukan bahwa kinerja pemerintah provinsi banten bermasalah, sehingga perkara tambang ilegal ini wajib ditangani berdasarkan intruksi presiden langsung ". Ungkapnya. 

    Menurut Dede Mulyana pihaknya sudah berkoordinasi dengan Ketua Tim Kuasa Hukum Lembaga KPKB yang dipimpinnya untuk melaporkan perkara tambang ilegal ini ke Presiden RI. 

    "Betul, kami dan tim sudah berkoordinasi dengan Tim Kuasa Hukum Lembaga KPKB. Beberapa hari lalu, kami telah melakukan pertemuan di Bogor Raya dengan Tim Kuasa Hukum kami sebanyak 7 rekan pengacara dalam rangka menyerahkan beberapa data hasil observasi tim kami dilapangan. Dan dalam waktu dekat ini kita akan adakan pertemuan kembali guna melakukan gelar yang terakhir, setelahnya kami akan didampingi untuk pelaporan Jakarta". Pungkasnya. 

    Terpisah, Ketua Tim Kuasa Hukum LSM KPKB, Ena Suharna, S.H., C.PS., C.MNP., saat dikonfirmasi melalui sambungan telephon WhatsApp oleh tim media membenarkan jika pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan kliennya (Dede Mulyana) dalam rangka gelar perkara tambang ilegal dikawasan Perum Perhutani KPH Banten BKPH Bayah dan RPH Panyaungan Timur. 

    "Iya kang, kemaren kami sudah bertemu dengan pak ketum dede mulyana dibogor. Jadi simpulannya kami sedang mengatur jadwal untuk agenda pendampingan pelaporan klien kami ke jakarta, karena kuasa hukumnya kan ada 7 rekan pengacara, jadi kami sedang mengatur jadwal yang tepat". Tandasnya. 

    Tak hanya itu, Ena pun mengungkapkan bahwa perkara tambang ilegal ini harus segera disikapi dengan serius, karena kata Ena, ini bukan hanya menyangkut aspek kerusakan hutan atau lingkungan hidup dan atau ilegalnya saja, namun ini benar-benar sudah merugikan negara. Jadi ini harus benar-benar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

    "Menurut asusmsi hukum kami, ini Modus operandinya tidak jauh berbeda dengan perkara kasus dugaan pungli pada parkir dan wisata ilegal dilebak selatan yang sudah kami laporkan secara resmi ke kejari lebak yang saat ini masih berjalan proses hukumnya, bahkan batu bara ilegal ini jauh lebih besar lagi kerugian pajak negaranya kang". Singkatnya. 

    Selain itu, Ena juga menambahkan, bahwa selain dari pada harus diproses hukum pihaknya juga tetap berupaya mendorong pemerintah agar pemerintah memberikan solusi kedepannya dengan kepastian hukum yang konkrit. 

    "Tentunya kami berusaha mengkaji perkara ini dari beberapa aspek hukum dengan secara holistik, sehingga ini melibatkan  beberap leading sektor lembaga kementerian selain dari pada Aparat penegak hukum sebagai upaya penegakan hukumnya". Tutupnya.


    ( Tim media)

    diduga oknum penjabat perum perhutani dan pengusaha tambang batu bara ilegal di kawasan perum perhutani dinilai rugikan keuangan negara tim hukum lsm kpkb akan laporkan
    Farid Padlani

    Farid Padlani

    Artikel Sebelumnya

    Khidmatnya Pembentukan Majlis Mudzakaroh...

    Artikel Berikutnya

    Melaksanakan Giat Apel OMP Pilkada Serantak...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Mengenal Lebih Dekat Koperasi
    Guna Mendukung Investasi, Menteri Nusron akan Siapkan PP tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
    Hendri Kampai: Ujian Nasional, Standar Kompetensi Minimal Siswa dan Cerminan Keberhasilan Guru
    Hendri Kampai: Koperasi Nasional, Dari Desa untuk Indonesia yang Lebih Berdikari
    Hendri Kampai: Saatnya Nikel Bicara! Mimpi Indonesia Menjadi Raja Komponen Kendaraan Listrik
    Khidmatnya Pembentukan Majlis Mudzakaroh Muhtadi Cidahu Banten (M3CB) di Kecamatan Cilograng Di Tutup Dengan Pengajian Kitab Kuning.
    Acara Kasepuhan Neglasari DiApresiasi Ormas DPD PERPAM Lebak selatan.
    Kanit Binmas Polsek Cilograng Bripka Agus Hendriyana S.H terus meningkatkan Sinergitas TNI-POLRI
    Melaksanakan Giat Apel OMP Pilkada Serantak 2024 di Halaman  Mako Polsek Cilograng
    Diduga Oknum Pejabat Perum Perhutani dan Pengusaha Tambangan Batu Bara Ilegal diKawasan Perum Perhutani Dinilai Rugikan Keuangan Negara, Tim Hukum LSM KPKB Akan Laporkan
    Wartawan Sedang Meliput Diduga Diserang Kepala Inspektorat Deli serdang
    Buntut Dugaan Lambannya Penanganan Bencana di Baduy, RPM Minta Inspektorat Lebak Jangan Tinggal Diam"
    Khidmatnya Pembentukan Majlis Mudzakaroh Muhtadi Cidahu Banten (M3CB) di Kecamatan Cilograng Di Tutup Dengan Pengajian Kitab Kuning.
    Diduga Adanya Trading In Fluence Dibalik Tambang Batu Bara Ilegal di Lebak Selatan  Kuasa Hukum LSM KPKB Angkat Bicara
    Deklarasi Ulama Kabupaten Serang Provinsi Banten
    ORMAS DPD PERPAM LEBAK SELATAN SOROTI DUGAAN KECURANGAN PROYEK PAVING BLOCK DI DESA CIKATOMAS KEC. CILOGRANG LEBAK - BANTEN
    Secarara Aklamasi, Dani Ramadhan, S.H Terpilih Sebagai Ketua DPD LSM KPKB Kabupaten Lebak Periode 2024 - 2029
    Reflesksi Maulid MENGENAL SOSOK KH. MUKHTAR SAYUTI Pelolor Pembangunan Jalan Raya Bayah – Cibareno
    Polri Mutasi dan Rotasi Jabatan, 6 Kapolda Termasuk Kapolda Banten dan Dankorbrimob Berganti
    Berita Miring Terkait Sewa Lapak dan Retribusi Pasar Rangkasbitung ItuTidak Benar, PKL Pasar Rangkasbitung Tidak Akan Diam Pasti Akan Lawan

    Ikuti Kami